Tanggung Jawab Negara / Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

Narasumber: Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

Tanggal: 24 Agustus 2011

1.

Pengertian dan Tanggung Jawab Negara/Pemerintah

a.

Definisi pemerintah

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.

Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh ‘pemerintah’ dalam arti luas (semua lembaga Negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta jajaran atau aparaturnya). Eksekutif adalah cabang kekuasaan Negara yang melaksanakan kebijakan public (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislative maupun atas inisiatif sendiri.

Secara teoretis, presiden atau Pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ negara dan sebagai administrasi negara. Sebagai organ negara pemerintah bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan sebagai administrasi negara, pemerintah dapat bertindak baik di lapangan pengaturan (regelen) maupun dalam lapangan pelayanan (bestuuren).

Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

  • Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
  • Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
  • Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
  • Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

b. Tanggung jawab pemerintahan

Pertanggungjawaban berasal dari tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya ( jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan)

Tanggung Jawab Pemerintahan adalah kewajiban penataan hukum (compulsory compliance) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial review, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa:

(a)

pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dsb);

(b)

menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau peraturan, dan;

(c)

tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya

2.

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan

Pengaturan tentang tanggung jawab pemerintah terdapat pada:

2.1.

Undang – Undang Dasar 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan bahwa: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”Menurut Pembukaan UUD 1945 ini, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia

2.2.

UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 10 ayat 3 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa:

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. politik luar negeri;
  2. pertahanan;
  3. keamanan;
  4. yustisi;
  5. moneter dan fiskal nasional; dan
  6. agama

3.

Manfaat bagi Masyarakat

Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada gilirannya juga akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir batin, berupa:

a)

Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik;

b)

Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya;

c)

Merasakan diperlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan.

4.

Kaitannya dengan pelayanan publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai denganaturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintah pada hakekatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik (public services) yang dilakukan oleh birokrasi public merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara. Pelayanan public dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara).

Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalamrangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.

Implikasi Hukum dari Tanggung jawab Negara/Pemerintah dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat

Bahwa pada dasarnya segala bentuk perbuatan dari pemerintah harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,sesuai dengan yang UUD 1945 katakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga hukum merupakan panglima tertinggi yang mengatur segala bentuk perbuatan pemerintah. Dengan adanya hukum hal ini dapat menghindari perbuatan pemerintah untuk memanfaatkan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Apabila suatu perbuatan pemerintah dapat dipertanggungjawabakan secara hukum,hal tersebut akan berimplikasi terjaminnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Aparat  pemerintah yang bertindak sudah sesuai dengan hukum,maka akan memberikan ketenangan bagi warga masyrakat pada umumnya. Sehingga pemerintah yang bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku,secara tidak langsung akan dapat memenuhi kebutu

> Radio Chevy 103, 5 FM, Hukum Administrasi dan Tata NegaraPermalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>