Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itulah anak memperoleh perhatian yang luar biasa tidak saja oleh negara akan tetapi masyarakat dunia. Begitu pentingnya anak maka semua negara-negara di dunia berfikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk anak. Perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sendiri dapat ditelusuri mulai dari apa yang telah diamanatkan pembukaan Undang­Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat), dari rumusan tersebut diketahui perhatian terhadap anak juga merupakan bagian dari tujuan negara. Implementasi dari tujuan negara berkaitan dengan perlindungan anak di bidang hukum dapat diketahui dari telah dibuatnya berbagai peraturan perundangan yang telah pula mengadopsi ketentuan internasional antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maupun Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.yang sekarang sudah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana anak secara garis besar adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

  1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
  2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam undang-undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 itu, hak anak yang tersangkut kasus pidana lebih terjamin yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012.
Jika nantinya undang-undang ini benar-benar diterapkan, maka ada perubahan “radikal” dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana. Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharaanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.

Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Model restorative justice adalah salah satu model peradilan anak, dalam rangka melindungi anak agar terhindar dari trauma psikis dan lebel/cap bekas penjahat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak -anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan.

> Radio Chevy 103, 5 FM, Hukum PidanaPermalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>