Bantuan Hukum, Arti, dan Peranannya

Narasumber: Ibu Teti Marsaulina, S.H., LL.M.

Tanggal: 16 November 2011

 I.    Pendahuluan

Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip negara hukum. Konstitusi telah mengakui negara hukum seperti ditegasakan dalam pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang (UUD) 1945. Sedangkan pasal 27 ayat (1) dinyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Pada tanggal 4 Oktober 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU tentang Bantuan Hukum (“RUU Bantuan Hukum”) dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan disahkannya Undang-Undang ini terdapat 2 makna. Pertama, melalui undang-undang ini setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggungjawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai. Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya. Kedua, negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggungjawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggungjawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan. Dengan adanya program bantuan hukum diharapkan tidak akan terjadi lagi peristiwa salah tangkap, rekayasa kasus, ataupun perlakukan kekerasan selama proses penyidikan atau penyelidikan.

II. Pengertian Bantuan Hukum

Sebelum adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Di dalam Peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

  1. penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
  2. bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan;
  3. bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
  4. bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa PP 83/2008, secara substantif, tidak mengatur bantuan hukum; melainkan mengatur bagaimana advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan demikian, subyek dari PP 83/2008 adalah advokat, bukan bantuan hukum.

Oleh karena itu, sebelum diundangkannya UU ini belum terdapat definisi bantuan hukum secara terpat. Maka, setelah disahkannya UU Bantuan Hukum tanggal  4 oktober 2011 terdapat pengertian menurut Undang-Undang Bantuan Hukum secara jelas menurut hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bantuan hukum merupakan pekerjaan jasa yang bersifat professional yang berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus. Selain itu, Bantuan hukum merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum ketika ia memerlukannya.

Di dalam pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa penerima bantuan hukum  meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak-hak dasar tersebut adalah  hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Sedangkan di dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa syarat pemberi bantuan hukum meliputi :

  1. berbadan hukum;
  2. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
  3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  4. memiliki pengurus; dan
  5. memiliki program bantuan hukum.

Selain itu di dalam Pasal 9 Undang-Undang inipula dijelaskan hak Pemberi bantuan Hukum yaitu:

  1. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
  2. melakukan pelayanan bantuan hukum;
  3. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
  4. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
  5. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
  7. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Dalam melakukan tugasnya, menurut Pasal 10 UU Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

  1. melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
  2. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
  3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
  4. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
  5. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang- Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. dari  dan tanggung jawab dari pmberi bantuan hukum

III.   Asas dan tujuan bantuan hukum

Berdasarkan pasal 2 UU Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

  1. keadilan;
  2. persamaan kedudukan di dalam hukum;
  3. keterbukaan;
  4. efisiensi;
  5. efektivitas; dan
  6. akuntabilitas

 Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk ( Pasal 3 UU Bantuan Hukum)

  1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan;
  2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
  3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
  4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Selain itu, di dalam lawasia Conference III (1973), terdapat 3 fungsi bantuan hukum yaitu sebgai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan terhadap apa yang menjadi haknya, memberi informasi agar timbul kesadaran masyarakat, serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan.

IV. Arah Kebijakan Bantuan Hukum

Akses keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan termarjinalisasi, agar mereka dapat menggunakan sistem hukum untuk meningkatkan hidupnya. Karena itu pengalaman di berbagai negara dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Hal ini tentu berlaku bagi Negara Republik Indonesia yang juga merupakan negara hukum yang demokratis (konstitusionalisme).

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terdapat berbagai lembaga bantuan hukum baik berupa lembaga swadaya masyarakat maupun yang dikelola oleh fakultas hukum di perguruan tinggi yang telah memberikan bukti konkret dan kontribusi luar biasa terhadap warga negara Indonesia yang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan

Selain itu, terdapat juga ribuan advokat yang menurut UU 18 / 2003, diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Akan tetapi, mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa serta jumlah penduduk miskin yang mencapai 32 juta jiwa serta wilayah Indonesia yang sedemikian luas, akses keadilan bagi mereka yang tergolong miskin atau tidak mampu masih jauh dari tingkat yang ideal.

Secara kuantitatif, rasio antara advokat dan jumlah penduduk Indonesia saat ini masih sangat timpang. Menurut catatan resmi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah advokat sampai dengan tahun 2005 berjumlah kurang dari 30.000 orang, bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa.

Tujuan penyusunan kebijakan Bantuan Hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi fakir miskin untuk mendapatkan akses keadilan, baik di dalam maupun di luar proses peradilan; mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum: menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

> Radio Chevy 103, 5 FM, Hak Asasi ManusiaPermalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>