Asas – Asas Hak Tanggungan

Naramsumber: Ignatius Denny Lesmana, S.H., M.Kn.

Tanggal: 13 Juli 2011

Hak Tanggungan adalah sebagai hak jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah untuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 diamanatkan dari Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah sebagai pengganti hipotik. Berdasarkan pada Undang-Undang Hak Tanggungan, objek hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Lembaga hak jaminan atas tanah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya;
  2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada;
  3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan;
  4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan terdapat asas-asas yang mengatur tentang hak tanggungan antara lain:

  1. Asas Droit de Preference: Asas ini menyebutkan bahwa pemegang hak tanggungan diberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lainnya. Maksud dari kedudukan yang diutamakan adalah pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan dengan hak yang mendahulu daripada kreditur lainnya.
  2. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi
  3. Hak tanggungan hanya dapat dibebankan kepada hak atas tanas yang telah ada
  4. Hak tanggungan dapat dibebankan selain atas tanahnya juga berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut
  5. Hak tanggungan dapat dibebankan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada di kemudian hari
  6. Perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian accesoir/tambahan
  7. Hak tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk hutang yang baru akan ada
  8. Hak tanggungan dapat menjamin lebih dari satu hutang
  9. Hak tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek hak tanggungan itu berada
  10. Di atas hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh Pengadilan
  11. Hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu
  12. Hak tanggungan wajib didaftarkan
  13. Hak tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-janji tertentu
  14. Objek hak tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiki sendiri oleh pemegang hak tanggungan bila debitur cidera janji
  15. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti

Dengan adanya asas-asas ini maka setiap hak tanggungan harus sesuai dengan asas-asas diatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

> Radio Chevy 103, 5 FM, Hukum PerdataPermalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>