Siapa yang menikmati Perkosaan/Percabulan ?

Penulis  :  Tristam Paskal Moeliono, S.H., M.H., LL.M

Dosen Fakultas Hukum Unpar

Seorang calon hakim Agung diwajibkan untuk mengikuti fit and prover test yang diselenggarakan DPR mengucapkan pernayataan yang mengejutkan : pemerkosan dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Diberitakan pula bahwa anggota DPR yang mengajukan pertanyaan tertawa mendengar jawaban tersebut. Perlu ditambahkan bahwa jawaban ini terkait dengan pandangan calon hakim agung tersebut pada kepantasan penjatuhan pidana mati. Paruh pertama jawaban ini, ketidaksetujuan pada pidana mati kemudian terlepas dan sebenarnya juga layak dilepaskan dari penyataan kedua yang disebut di atas. Mungkin pula dalam rangka -mempertahankan itikat baik- bahwa yang dibicarakan adalah tentang percabulan/perzinahan yang diancam dengan pidana dalam kaitan dengan penegasan kesucian perkawinan monogami. Pantaskan pelaku percabulan (yang mungkin dipersamakan begitu saja dengan perkosaan) dihukum mati ?

Terlepas dari itu, pemberitaan yang ada tentang paruh kedua pandangan calon hakim agung tersebut membuat sejumlah orang gerah dan geram. Satu kritikan tajam yang diajukan ialah bahwa pemerkosaan(termasuk pelaku dan korban) tidak pernah menjadi guyonan. Lagipula pertanyaan dan pernyataan di atas muncul pasca kehebohan pemerkosaan mahasiswi kedokteran India oleh segerombolan lelaki Desember lalu. Tidak terlalu heboh namun sama mengenaskannya adalah berita di kompas juga tahun lalu tentang seorang perempuan pedagang kaki lima yang diperkosa di akarta dan beberapa hari kemudian demi menyambung hidup sudah kembali bekerja. Berita-berita seperti ini datang dan pergi dan segera terlupakan.

Apakah betul pernyataan di atas yang begitu meremehkan perkosaan dan korban perkosaan harus dipandang janggal. Kelompok-kelompok perempuan di Indonesia punya alasan sahih untuk marah. Perkosaan betul bukan bahan guyonan. Kendati demikian, sikap memandang enteng kasus-kasus perkosaan harus diakui bukan sesuatu yang janggal. Bahkan kerapkali yang dipersalahkan adalah justru pihak korban. Perempuan dengan pergi ke luar malam hari, berpakaian tidak pantas (?) atau pergi ketempat tempat hiburan kaum pria atau sekedar “berpacaran” dianggap sudah “merelakan diri”,”mengundang” laki laki untuk “memperkosa” atau “berbuat cabul”. dengan cara yang sama tingkat ketercelaan perbuatan hilang. Dianggap bahwa laki-lai tidak bersalah jika tidak mampu menahan diri di manapun juga, apalagi jika “perempuan”-lah yang bersalah membuka peluang, memberi kesempatan atau dianggap menggoda nafsu birahi. Dalam proses inipun adanya kekerasan (atau ancaman kekerasan) yang berujung pada pelecehan terhadap bukan saja tubuh tapi integritas perempaun dalam perkosaan/percabulan tidak lagi menjadi relevan.

Pandangan seperti ini dapat kita tenggarai muncul dalam kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan, dan dapat ditambahkan juga dalam kasus-kasus percabulan. Berita acara pemerikasaan yang dibuat oleh polisi, surat dakwaan, tuntutan dan selanjutnya juga putusan menggambarkan ketiga tindak pidana yang berbeda dengan cara yang sama. Hasilnya juga sama, untuk ketiganya perempuan untuk sebagian harus dipersalahkan, dan menanggung akibat dari “keadaan sebagai perempuan” dengan “tubuh,pakaian, atau apapun yang dapat memicu nafsu birahi”. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului perbuatan pemerkosaan (percabulan dan kerap juga dalam perzinahan) dalam cara pikir ini hilang atau menjadi tidak penting lagi, baik dalam menilai perbuatan pelaku maupun akibat terhadap korban.

Dari sudut pandang itu tidak mengherankan bila bagi polisi,jaksa dan pengadilan, acapkali tidak lagi membedakan antara percabulan dan pemerkosaan. Perbedaan antara ketiga tindak pidana yang sebenarnya jauh berbeda (dalam kadar kekerasan/ancaman kekerasan yang digunakan) dikesampingkan dan yang terus dimunculkan terus dalam dokumen yang kemudian akan menjadi terbuka untuk dibaca siapapun ialah penggambarannya dalam langkah-langkah teknis : membuka pakaian luar dan dalam (menelanjangi diri sendiri atau oranglain), dan yang paling penting “barang” harus masuk (dipergunakan istilah keluar masuk) kedalam “barang” dan dianggap bahwa peristiwa ini adalah yang paling penting untuk dibuktikan, bukan lagi motivasi yang melandasi perbuatan atau posisi rentan dari korban. Alat kelamin(barang) dan perbuatan dilepaskan dari konteks ketubuhan pelaku maupun korban dan disterilkan. Tidak lagi penting dan menjadi pertimbangan posisi rentan perempuan, apalagi kalau di pertanyaan yang dianggap penting untuk pembuktian kesalahan/ketidaksalahan pelaku: apakah korban goyang (turut menikmati) ? Bedanya dengan pertanyaan calon hakim agung adalah bahwa pertanyaan atau bahkan penyataan ini diajukan bukan dalam konteks guyon. Bagi korban (perkosaan,percabulan,perzinahan) namum demikian akibatnya yang dirasakan lebih dekat dan lebih proporsional.

Paradoksnya bahwa pelaku (tersangka/terdakwa) yang seharusnya menikmati asas praduga tidak bersalah justru kehilangan semua hak yang muncul dari prinsip ini. Ditahanan kepolisian atau kejaksaan, terlepas dari apakah pembuktian nanti berujung pada putusan tidak bersalah(bebas), tersangka(perbuatan cabul apalagi perkosaan) sudah dianggap bersalah dan layak dinista, diperas, atau dibiarkan dilecehkan oleh sesama tahanan lain. Intinya pelaku sudah mendapat penghukuman sosial dari sesama tahanan atau petugas jauh sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sekalipun harus diakui pula bahwa kemungkinan untuk menjalani penghukuman demikian akan jauh berkurang berdasarkan kemampuan membayar dari keluarga pelaku (yang ditahan) untuk mendapatkan hak-hak tertentu. Misalnya ditahan di luar atau sel yang terpisah.

Potensi menghukum “tersangka” dengan cara inipun memunculkan praktik penyalahgunaan delik aduan(dalam kasus percabulan). Kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian untuk menahan dan memeriksa (atau meminta uang?) dapat sekaligus dimangfaatkan untuk memaksa tersangka atau kelak di pengadilan menghukum terdakwa untuk “mempertanggungjawabkan perbuatannya” dengan menikahi “korban”. Dengan cara inipun, kerapkali penyalahgunaan posisi berkausa, kerentanan perempuan dalam perkara percabulan, perzinahan, perkosaan hilang dari pengamatan. Sifat tercela perbuatan jahat terhadap integritas perempuan seolah olah dapat dihilangkan dengan “menikahi” korban.

Dalam konteks ini, tidak terlalu mengherankan munculnya pandangan “memandang enteng” bahkan melecehkan dari calon hakim agung yang dipastikan seharusnya mengetahui “hukum”.

 

> Kumpulan Artikel Hukum, 1. Penyuluhan Hukum - Geng Motor, 5. Pelatihan HAM, Hukum PidanaPermalink

2 Responses to Siapa yang menikmati Perkosaan/Percabulan ?

  1. Ulala says:

    sekarang ini aksi2 pemerkosaan semakin meningkat saja, apa yang harus dilakukan supaya aksi pemerkosaan itu musnah ?

    • LBH "Pengayoman" UNPAR says:

      untuk Ulala : mungkin saat ini memang aksi pemerkosaan semakin meningkat, hal ini sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor. mungkin untuk mengurangi aksi pemerkosaan faktor-faktr pencegahan pemerkosaan itu yang perlu ditingkatkan seperti jangan jalan sendirian di tempat yang sepi atau rawan, jangan juga berpakaian yang mengundang hasrat lawan jenis. mungkin itu beberapa upaya pencegahan disamping masih banyak lagi upaya pencegahan yang bisa dilakukan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>