Hal – Hal Yang Perlu Dicermati Sehubungan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Anak Luar Kawin

Penulis : Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dosen Fakultas Hukum UNPAR

Salah satu isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memunculkan opini pro dan kontra sejak diketahui oleh masyarakat luas. Isi putusan yang menimbulkan polemik ini adalah Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sebelumnya, Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal  43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bertentangan  dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang pasal tersebut dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan antara seorang anak dengan ayah biologisnya. Hubungan keperdataan meliputi hak untuk memperoleh nama belakang ayahnya dan hak untuk mewaris dari ayahnya serta keluarga ayahnya. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan banyak permasalahan di dalam pelaksanaannya.

Konflik yang akan timbul adalah di dalam lapangan Hukum Perdata. Sebagaimana kita ketahui, saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih beraneka ragam. Hukum Perdata Adat, Hukum Perdata Islam, maupun Hukum Perdata Barat. Di dalam Hukum Perdata Barat, apabila anak luar kawin ingin memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya, maka dapat dilakukan pengakuan atau pengesahan anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun untuk anak zina, pengakuan maupun pengesahan tersebut tidak dapat dilakukan. Kemudian, menurut pakar Hukum Islam Universitas Gadjah Mada, Abdul Gofur, merujuk pada pedoman Mahkamah Agung dan Yurisprudensi Pengadilan Agama, pengakuan dari ayah dan ibu kandung terhadap seorang anak dapat dilakukan melalui mekanisme istilaq atau deklarasi pengakuan anak. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengesahan anak ini pun diakomodir di dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebelum ditetapkannya putusan MK terkait status keperdataan seorang anak luar kawin, pengakuan atau pengesahan anaklah yang menyebabkan timbulnya hubungan keperdataan antara seorang ayah dengan anak luar kawin. Pertanyaan yang muncul adalah pasca ketentuan tersebut, apakah pengakuan dan pengesahan anak masih diperlukan?

Masalah lain yang timbul akibat adanya putusan MK tersebut adalah mengenai waris. Hukum Waris di Indonesia saat ini diterapkan tergantung pada agama atau pilihan seseorang. Misalnya, seorang yang bersuku bangsa Jawa dan beragama Islam dapat memilih untuk tunduk pada Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Adat. Hukum Waris itu pun memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak di luar nikah tidak memiliki hak mewaris kecuali telah dilakukan pengakuan atau pengesahan terhadap anak tersebut. Apabila ada ketentuan bahwa seorang anak di luar kawin berhak atas bagian harta waris, maka bagaimana pengaturan pewarisan tersebut secara jelas? Hal ini tentu saja perlu ditinjau pula dari Hukum Islam dan Hukum Adat.

Selain itu, perlu dicermati bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak, kemudian dicatatkan oleh Negara melalui catatan sipil. Kemudian, anak yang sah adalah anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Ada konstruksi hukum yang berubah apabila ada ketentuan bahwa anak luar kawin otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yaitu anak luar kawin berarti dipersamakan dengan anak sah. Namun perbedaaannya adalah tidak ada perkawinan yang sah.

Putusan MK ini memang di satu sisi melindungi hak asasi seorang anak. Namun, di sisi lain ketentuan bahwa seorang anak di luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dapat menimbulkan akibat-akibat hukum di dalam lapangan Hukum Perdata yang saat ini belum mengakomodir anak luar kawin yang otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Hal ini tentu saja perlu diantisipasi sebelum terjadi kekacauan, terutama yang menyangkut dengan pewarisan bagi anak luar kawin tersebut.

> Kumpulan Artikel Hukum, Hukum Administrasi dan Tata NegaraPermalink

One Response to Hal – Hal Yang Perlu Dicermati Sehubungan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Anak Luar Kawin

  1. mey says:

    Terima kasih informasinya :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>